Kamis, 25 April 2013

Selamat dan Sukses !

Selamat dan Sukses !
Semoga seluruh siswa SMA/MA/SMK dan SMP/MTs yang telah menyelesaikan Ujian Nasional (UN) mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan, serta lulus !
Amiin ya Robbal 'alamiin

Selasa, 02 April 2013

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Abraham Didongkel, Kasus Century Bakal Menguap

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Nasional Demokrat, Akbar Faizal, menyatakan isu pendongkelan Abraham Samad dari kursi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi harus diantisipasi semua pihak. Bila benar terjadi, ia khawatir penanganan kasus besar di lembaga antikorupsi tersebut akan mandek.

"Misalnya Century, kasus ini bisa menguap penanganannya bila Abraham didongkel," ujar Akbar saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu, 30 Maret 2013, "Karena hanya Abraham pimpinan KPK yang berkeras menyelesaikan kasus Century secepatnya, berbeda dengan sikap pimpinan lainnya," ia menambahkan.

Sebelumnya, melalui sejumlah media, Abraham menyatakan ada upaya pihak-pihak tertentu ntk mendongkelnya dari kursi KPK. Upaya tersebut dilakuan dengan mengarahkan tuduhan pembocor sprindik Anas Urbaningrum, eks Ketua Umum Demokrat, kepadanya. Bahkan Abraham menuding kebocoran sprindik adalah bentuk pembungkaman atas dirinya. Ia menegaskan tidak terlibat dalam kasus tersebut.

Akbar memastikan ada upaya mendongkel Abraham dari kursi ketua KPK bila benar tidak terlibat dalam pembocoran sprindik Anas. Mantan anggota tim pengawas kasus Century dari Fraksi Hanura itu mendesak komite etik KPK segera mengumumkan hasil investigasi terhadap penanganan sprindik tersebut.

"Jangan membiarkan publik bertanya-tanya dan telanjur menempatkan Abraham dalam tanda petik tersangka utama," kata Akbar.

Ia juga mendesak komite etik untuk mengusut alasan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas tidak langsung meneken penetapan Anas sebagai tersangka. Begitu pula dengan alasan wakil pemimpin lainnya, Adnan Pandu Praja, yang menarik tanda tangannya. "Semua kejanggalan harus diusut tuntas."


Komite Etik Bantah Tuding Abraham

Anies Baswedan, Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
JAKARTA (Suara Karya): Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Anies Baswedan menegaskan, pihaknya bekerja secara profesional dan independen untuk mengungkap penyebar draf persetujuan untuk diterbitkannya surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang mencantumkan nama Anas Urbaningrum sebagai tersangka.
Anies juga mengingatkan, Komite Etik KPK dibuat berdasarkan kesepakatan bersama pimpinan KPK. "Jadi, pimpinan KPK-lah yang sejak awal telah menyimpulkan ada dugaan pelanggaran kode etik sehingga perlu dibentuk Komite Etik," ucap Anies kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (2/4).
Abraham Samad sebelumnya mengatakan, ada gerakan internal yang ingin menyingkirkannya dari jabatan Ketua KPK. Abraham menilai gerakan itu terlihat dari kinerja Komite Etik yang seakan-akan menyudutkan dirinya sebagai pembocor draf persetujuan sprindik itu.
Anies menegaskan, hingga kemarin Komite Etik KPK belum memutuskan hasil investigasi mereka soal penyebar draf sprindik tersebut.
Oleh sebab itu, dia meminta semua pihak untuk bersabar. Inisiator gerakan "Indonesia Mengajar" itu mengharapkan tidak ada yang berspekulasi sebelum ada keputusan resmi dari Komite Etik.
"Keputusan Komite Etik bisa menyatakan tidak ada pelanggaran dan bisa juga ada pelanggaran. Jika ada pelanggaran, Komite Etik akan menilai apakah pelanggarannya masuk kategori ringan, sedang, atau berat," kata dia.
Di tempat terpisah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bukhori Yusuf menuding kasus bocornya sprindik Anas menunjukkan adanya intervensi dari kekuatan besar. Kasus itu, menurut dia, juga makin membuktikan bahwa KPK sudah tidak murni lagi alias sudah banyak diintervensi oleh kekuatan besar.
Bukhori bahkan menyinyalir pimpinan KPK sudah terpecah menjadi faksi-faksi. "Saya yakin, bocornya sprindik tersebut melibatkan pejabat di dalamnya. Tak hanya pimpinan. Artinya, kasus sprindik makin menunjukkan adanya kubu-kubuan di antara pimpinan KPK," katanya.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang juga anggota Komite Etik membantah sinyalemen itu. "Tidak ada itu. Hubungan sesama pimpinan baik-baik saja," kata dia. Bambang dipilih sebagai anggota Komite Etik mewakili unsur pimpinan karena dinilai paling netral.
Pada Senin (1/4) sempat beredar kabar bahwa KPK telah memecat pegawainya yang berinisial WS karena terlibat dalam penyebaran draf tersebut. Namun, Juru Bicara KPK Johan Budi SP membantahnya.
Melalui pesan berantai dengan fasilitas BlackBerry Messenger (BBM), beredar kabar seorang pegawai KPK dengan inisial WS telah dipecat sejak Kamis pekan lalu. Namun, langkah itu sengaja belum diumumkan oleh Komite Etik. Bukti keterlibatan WS, begitu ditulis dalam pesan BBM, adalah adanya komunikasi melalui SMS atau BBM.
Penasihat KPK Abdullah Hehamahua, yang juga tercatat sebagai anggota Komite Etik, memperkirakan hasil investigasi mereka akan diumumkan pada Kamis (4/4) atau Jumat (5/4).
Sebelumnya, KPK juga pernah membentuk Komite Etik tatkala ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan dua pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.
Namun, saat itu Komite Etik tidak merekomendasikan sanksi apa pun kendati Komite Etik (ketika itu) membenarkan adanya pertemuan antara Muhammad Nazaruddin dan Chandra empat kali, dan sekali pertemuan antara Nazaruddin dan Haryono Umar serta Bambang Praptono Sunu. Saat itu Komite Etik juga menemukan adanya surat-surat yang hilang.
Berbeda dengan kalangan DPR yang meminta pernyataan Samad ditindaklanjuti, pihak aktivis antikorupsi menilai berbagai spekulasi yang muncul dalam proses kerja Komite Etik KPK, khususnya terkait pengakuan Abraham Samad yang menyatakan ada upaya pendongkelan dirinya melalui sprindik bocor, merupakan pernyataan yang tidak mendasar.
"Spekulasi tersebut tentu tidak berdasar dan cenderung hanya komentar politik yang tidak memiliki kekuatan hukum," kata Febri Diansyah dari ICW.
Menurut Febri, Komite Etik KPK justru dibentuk dan disetujui semua pimpinan KPK. Artinya, proses dan hasil Komite Etik harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme kelembagaan di internal KPK yang sah secara hukum.
Apalagi, berdasarkan Pasal 30 ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pimpinan KPK dan jabatan Ketua KPK dipilih oleh DPR. "Sehingga, proses di Komite Etik tidak ada hubungannya dengan pergantian jabatan Ketua KPK atau pimpinan KPK," ujarnya. (Sugandi/Nefan Kristiono)


DPR: Ada Upaya Memecah Belah KPK

JAKARTA - Persoalan bocornya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Anas Urbaningrum berpotensi memecah belah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, setelah Komite Etik mengumumkan bahwa pembocor Sprindik dari unsur pimpinan, banyak kalangan menduga pelakunya adalah Ketua KPK, Abraham Samad.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abu Bakar Al Hasby menilai bahwa persoalan bocornya Sprindik harus disikapi dengan bijak. Jika tidak, maka hal itu akan dimanfaatkan para koruptor untuk memecah belah KPK.

"Persoalan Sprindik haruslah disikapi dengan bijak agar hal ini tidak dimanfaatkan oleh koruptor untuk mecah belah KPK. Mari kita dudukkan persoalan ini sebagaimana mestinya, jangan didramatisir apalagi dipolitisasi," kata Abu dalam pesan singkatnya, Senin (1/4/2013).

Abu tak memungkiri bila saat ini ada upaya untuk menjatuhkan Abraham Samad lantaran persoalan Sprindik itu. Hal itu terlihat dari terus menerusnya persoalan Sprindik itu dibahas. Padahal, Juru Bicara KPK, Johan Budi berkali-kali mengatakan bahwa surat tersebut bukanlah Sprindik melainkan draft Sprindik.

"Karena menurut Pak Johan Budi itu kan hanya draft Sprindik, jadi sepertinya tidak layak bila digunakan sebagai alasan untuk mendongkel Abraham Samad. Saya kira tak berlebihan bila ini dianggap sebagai upaya koruptor memecah belah KPK," paparnya.

Sebelumnya, Abraham Samad mengatakan, kasus kebocoran sprindik yang berujung pada ditetapkanya Anas sebagai tersangka adalah upaya rekayasa yang sengaja diciptakan. Pria asal Makasar ini menuding ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja mengarahkan pelaku pembocor sprindik itu kepada dirinya.

"Kebocoran sprindik adalah skenario untuk menjatuhkan dan membungkam saya dari KPK," kata Abraham.

Tidak hanya itu, Abraham juga menuding ada upaya untuk melakukan kudeta terhadap dirinya. Sebab selama menjabat sebagai Ketua KPK, Abraham memang selalu berbicara lantang terkait dengan pemberantasan kasus korupsi. "Karena selama ini saya sangat kencang dan lantang membongkar kasus kasus korupsi besar," tegasnya.

OTONOMI DAERAH


OTONOMI DAERAH
DI INDONESIA
1. Latar Belakang Otonomi Daerah
Otonomi daerah di Indonesia lahir di tengah gejolak sosial yang sangat massif pada tahun 1999. Gejolak sosial tersebut didahului oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia di sekitar tahun 1997. Gejolak sosial yang melanda Negara Indonesia di sekitar tahun 1997 kemudian melahirkan gejolak politik yang puncaknya ditandai dengan berakhirnya pemerintahan orde baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun di Indonesia.
Setelah runtuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, mencuat sejumlah permasalahan terkait dengan sistem ketatanegaraan dan tuntutan daerah-daerah yang selama ini telah memberikan kontribusi yang besar dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Wacana otonomi daerah kemudian bergulir sebagai konsepsi alternatif untuk menjawab permasalahan sosial dan ketatanegaraan Indonesia yang dianggap telah usang dan perlu diganti. Inilah yang menjadi latar belakang otonomi daerah di Indonesia.
Di balik itu semua ternyata ada banyak faktor yang menjadi latar belakang otonomi daerah di Indonesia. Latar belakang otonomi daerah tersebut dapat dilihat secara internal dan eksternal.

2. Latar Belakang Otonomi Daerah secara Internal dan Eksternal
Latar belakang otonomi daerah di Indonesia berdasarkan beberapa referensi dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek internal yakni kondisi yang terdapat dalam negara Indonesia yang mendorong penerapan otonomi daerah di Indonesia dan aspek eksternal yakni faktor dari luar negara Indonesia yang mendorong dan mempercepat implementasi otonomi daerah di Indonesia.
Latar belakang otonomi daerah secara internal, timbul sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik. Terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi di daerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota-kota besar, khususnya Ibukota Jakarta. Kesenjangan ini pada gilirannya meningkatkan arus urbanisasi yang di kemudian hari justru telah melahirkan sejumlah masalah termasuk tingginya angka kriminalitas dan sulitnya penataan kota di daerah Ibukota.
Ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan yang sentralistik juga didorong oleh massifnya eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Eksploitasi kekayaan alam di daerah kemudian tidak berbanding lurus dengan optimalisasi pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Bahkan pernah mencuat adanya dampak negatif dari proses eksploitasi sumber daya alam terhadap masyarakat lokal. Hal inilah yang mendorong lahirnya tuntutan masyarakat yang mengingingkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri dan menjadi salah satu latar belakang otonomi daerah di Indonesia.
Selain latar belakang otonomi daerah secara internal sebagaimana dimaksud diatas, ternyata juga terdapat faktor eksternal yang menjadi latar belakang otonomi daerah di Indonesia. Faktor eksternal yang menjadi salah satu pemicu lahirnya otonomi daerah di Indonesia adalah adanya keinginan modal asing untuk memassifkan investasinya di Indonesia. Dorongan internasional mungkin tidak langsung mengarah kepada dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, tetapi modal internasional sangat berkepentingan untuk melakukan efisiensi dan biaya investasi yang tinggi sebagai akibat dari korupsi dan rantai birokrasi yang panjang.
Agenda reformasi jelas menjanjikan hal itu, yakni terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan yang sarat dengan KKN menjadi pemerintahan yang bersih dan pada gilirannya akan lebih terbuka terhadap investasi asing.Bottom of Form
3. Dasar Hukum Otonomi Daerah
Dasar hukum otonomi daerah dirasakan penting untuk dibuat dalam satu kategori khusus, karena pelaksanaan konsepsi otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada regulasi atau perangkat hukum. Tercapai atau tidaknya tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana regulasi yang ada mengatur penerapan konsepsi tersebut.
Berbagai perubahan atau perkembangan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia akan berarti pula perubahan atau penambahan regulasi yang harus mengatur bagaimana agar konsepsi tersebut dapat dilaksanakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami menganggap bahwa dasar hukum otonomi daerah perlu untuk dikaji dan melalui situs ini perlu untuk dibuatkan satu kategori khusus agar dapat dengan mudah diakses oleh para pengunjung.
Untuk meluaskan bahasan dalam kategori dasar hukum otonomi daerah ini, maka artikel yang akan dipublikasikan melalui kategori ini tidak hanya terbatas pada dasar hukum atau regulasi yang mengatur otonomi daerah. Tetapi akan ditambahkan dengan beberapa analisis terkait dengan regulasi yang mengatur pelaksanaan konsepsi otonomi daerah.
Analisa yang dimaksud dapat berupa kajian atau telaah kritis terhadap peraturan perundang-undangan dalam otonomi daerah, atau juga mungkin analisa terhadap regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintahan daerah dalam upaya mewujudkan cita-cita pelaksanaan otonomi daerah di daerahnya masing-masing.

4. Otonomi Daerah dan Permasalahannya
Otonomi daerah dan permasalahannya telah menjadi wacana yang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah memang adalah suatu gagasan yang ideal bagi Negara Republik Indonesia, namun bukan berarti konsep tersebut dapat diimplementasikan begitu saja tanpa cela dan kekurangan. Pelaksanaan otonomi daerah dan permasalahannya hingga saat ini masih menjadi kajian bagi kalangan akademis dan praktisi pemerintahan, oleh karena Negara kita saat ini memang masih terus mencari bentuk yang paling tepat dalam upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia.
Pelaksanaan otonomi daerah dan permasalahannya yang timbul dalam pelaksanaan tersebut, tentu saja menjadi bahan evaluasi yang sangat penting. Pelaksanaan otonomi daerah dan permasalahannya yang timbul selama ini sangat berguna bagi modifikasi konsepsi dan perumusan regulasi yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi ke-Indonesia-an kita sekarang ini.
a . Otonomi Daerah dan Permasalahannya Secara Umum
Tidak sedikit wacana yang berkembang yang membahas mengenai masalah yang timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dan permasalahannya secara umum adalah terkait dengan kelemahan dan kekurangan yang masih terdapat dalam regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Undang-undang tentang pemerintahan daerah hingga saat ini telah mengalami perubahan hingga beberapa kali dan rencananya masih akan dilakukan perubahan.
Perubahan regulasi yang terlalu sering dilakukan tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa konsepsi otonomi daerah yang dilaksanakan bukan hanya sedang mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat, melainkan pada dasarnya memang belum komprehensif dan masih mencari bentuk yang paling tepat. Faktanya saat ini kita masih membahas persoalan mekanisme pemilihan Gubernur yang rencananya akan dikembalikan dari pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung atau melalui lembaga perwakilan rakyat daerah. Artinya regulasi yang telah ditetapkan melalui undang-undang pemerintahan daerah akan diubah kembali ke bentuk semula.
Selain itu, terdapat permasalahan lain, yang dapat membuat pemerintah daerah bimbang dalam membuat keputusan, yaitu lambatnya penetapan peraturan pelaksana atas undang-undang. Salah satu contohnya adalah lambatnya penetapan peraturan pemerintah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Peraturan pemerintah tersebut baru disahkan pada tahun 2012 padahal Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang telah memerintahkan pembentukan pemerintah tersebut telah disahkan sejak tahun 2007. Butuh waktu sekitar 5 tahun untuk menyusun peraturan pemerintah yang semestinya dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah.
Peraturan serupa yang memiliki gejala yang hampir sama adalah Undang-Undang tentang Kesehatan yang telah ditetapkan pada tahun 2009. Hingga saat ini pemerintah belum menetapkan seluruh peraturan pelaksana yang telah diperintahkan oleh undang-undang tersebut. Diantaranya adalah kewajiban bagi daerah untuk mengalokasikan anggaran minimal sebesar 10% dari APBD untuk kesehatan. Itulah kondisi otonomi daerah dan permasalahannya secara umum.
b. Otonomi Daerah dan Permasalahannya di Daerah
Selanjutnya adalah pelaksanaan otonomi daerah dan permasalahannya di daerah. Daerah juga hingga saat ini dianggap belum siap dalam melaksanakan otonomi daerah. Salah satu indikasinya adalah lemahnya kemampuan daerah dalam menyusun peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan. Sejumlah peraturan daerah telah dianulir oleh Kementerian Dalam Negeri karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Beberapa hal terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah dan permasalahannya di daerah, antara lain: lemahnya pemahaman pemerintah daerah terhadap konsepsi otonomi daerah, dan minimnya sumber daya manusia yang memadai. Beberapa permasalahan tersebut telah menjadi wacana yang tidak boleh dipandang sebelah mata dan harus segera diselesaikan.
Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah merebaknya kasus korupsi di daerah. Masyarakat luas bisa melihat sendiri melalui media massa sejumlah kepala daerah dan pejabatnya yang menjadi tersangka kasus korupsi. Wacana ini sebenarnya telah menjadi issu sejumlah kalangan aktivis pada masa awal pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Otonomi daerah dan permasalahannya memang masih menjadi PR bagi kita semua. Semoga artikel mengenai otonomi daerah dan permasalahannya dapat bermanfaat bagi kita semua.

5. UU OTONOMI DAERAH
UU otonomi daerah di Indonesia merupakan dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. UU otonomi daerah di Indonesia merupakan payung hukum terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di bawah UU otonomi daerah seperti, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan seterusnya.
UU otonomi daerah itu sendiri merupakan implementasi dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan otonomi daerah sebagai bagian dari sistem tata negara Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tercantum dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:
“Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.
Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan pembentukan UU Otonomi Daerah untuk mengatur mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (7), bahwa:
“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”.
Ketentuan tersebut diatas menjadi payung hukum bagi pembentukan UU otonomi daerah di Indonesia, sementara UU otonomi daerah menjadi dasar bagi pembentukan peraturan lain yang tingkatannya berada di bawah undang-undang menurut hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan segera setelah gerakan reformasi 1998. Tepatnya pada tahun 1999 UU otonomi daerah mulai diberlakukan. Pada tahap awal pelaksanaannya, otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah diberlakukannya UU ini, terjadi perubahan yang besar terhadap struktur dan tata laksana pemerintahan di daerah-daerah di Indonesia.

Perubahan UU Otonomi Daerah
Pada tahap selanjutnya UU otonomi daerah ini mendapatkan kritik dan masukan untuk lebih disempurnakan lagi. Ada banyak kritik dan masukan yang disampaikan sehingga dilakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah. Dengan terjadinya judicial review maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diubah dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini juga diikuti pula dengan perubahan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai otonomi daerah yang berfungsi sebagai pelengkap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Sesungguhnya UU otonomi daerah telah mengalami beberapa kali perubahan setelah disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun perubahan tersebut meskipun penting namun tidak bersifat substansial dan tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah karena hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disahkan menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2977).
Selanjutnya dilakukan lagi perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Penutup
Perubahan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan dinamika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan perubahan tersebut akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang dalam rangka penyempurnaan pengaturan atau ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.