Selasa, 02 April 2013

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Abraham Didongkel, Kasus Century Bakal Menguap

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Nasional Demokrat, Akbar Faizal, menyatakan isu pendongkelan Abraham Samad dari kursi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi harus diantisipasi semua pihak. Bila benar terjadi, ia khawatir penanganan kasus besar di lembaga antikorupsi tersebut akan mandek.

"Misalnya Century, kasus ini bisa menguap penanganannya bila Abraham didongkel," ujar Akbar saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu, 30 Maret 2013, "Karena hanya Abraham pimpinan KPK yang berkeras menyelesaikan kasus Century secepatnya, berbeda dengan sikap pimpinan lainnya," ia menambahkan.

Sebelumnya, melalui sejumlah media, Abraham menyatakan ada upaya pihak-pihak tertentu ntk mendongkelnya dari kursi KPK. Upaya tersebut dilakuan dengan mengarahkan tuduhan pembocor sprindik Anas Urbaningrum, eks Ketua Umum Demokrat, kepadanya. Bahkan Abraham menuding kebocoran sprindik adalah bentuk pembungkaman atas dirinya. Ia menegaskan tidak terlibat dalam kasus tersebut.

Akbar memastikan ada upaya mendongkel Abraham dari kursi ketua KPK bila benar tidak terlibat dalam pembocoran sprindik Anas. Mantan anggota tim pengawas kasus Century dari Fraksi Hanura itu mendesak komite etik KPK segera mengumumkan hasil investigasi terhadap penanganan sprindik tersebut.

"Jangan membiarkan publik bertanya-tanya dan telanjur menempatkan Abraham dalam tanda petik tersangka utama," kata Akbar.

Ia juga mendesak komite etik untuk mengusut alasan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas tidak langsung meneken penetapan Anas sebagai tersangka. Begitu pula dengan alasan wakil pemimpin lainnya, Adnan Pandu Praja, yang menarik tanda tangannya. "Semua kejanggalan harus diusut tuntas."


Komite Etik Bantah Tuding Abraham

Anies Baswedan, Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
JAKARTA (Suara Karya): Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Anies Baswedan menegaskan, pihaknya bekerja secara profesional dan independen untuk mengungkap penyebar draf persetujuan untuk diterbitkannya surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang mencantumkan nama Anas Urbaningrum sebagai tersangka.
Anies juga mengingatkan, Komite Etik KPK dibuat berdasarkan kesepakatan bersama pimpinan KPK. "Jadi, pimpinan KPK-lah yang sejak awal telah menyimpulkan ada dugaan pelanggaran kode etik sehingga perlu dibentuk Komite Etik," ucap Anies kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (2/4).
Abraham Samad sebelumnya mengatakan, ada gerakan internal yang ingin menyingkirkannya dari jabatan Ketua KPK. Abraham menilai gerakan itu terlihat dari kinerja Komite Etik yang seakan-akan menyudutkan dirinya sebagai pembocor draf persetujuan sprindik itu.
Anies menegaskan, hingga kemarin Komite Etik KPK belum memutuskan hasil investigasi mereka soal penyebar draf sprindik tersebut.
Oleh sebab itu, dia meminta semua pihak untuk bersabar. Inisiator gerakan "Indonesia Mengajar" itu mengharapkan tidak ada yang berspekulasi sebelum ada keputusan resmi dari Komite Etik.
"Keputusan Komite Etik bisa menyatakan tidak ada pelanggaran dan bisa juga ada pelanggaran. Jika ada pelanggaran, Komite Etik akan menilai apakah pelanggarannya masuk kategori ringan, sedang, atau berat," kata dia.
Di tempat terpisah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bukhori Yusuf menuding kasus bocornya sprindik Anas menunjukkan adanya intervensi dari kekuatan besar. Kasus itu, menurut dia, juga makin membuktikan bahwa KPK sudah tidak murni lagi alias sudah banyak diintervensi oleh kekuatan besar.
Bukhori bahkan menyinyalir pimpinan KPK sudah terpecah menjadi faksi-faksi. "Saya yakin, bocornya sprindik tersebut melibatkan pejabat di dalamnya. Tak hanya pimpinan. Artinya, kasus sprindik makin menunjukkan adanya kubu-kubuan di antara pimpinan KPK," katanya.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang juga anggota Komite Etik membantah sinyalemen itu. "Tidak ada itu. Hubungan sesama pimpinan baik-baik saja," kata dia. Bambang dipilih sebagai anggota Komite Etik mewakili unsur pimpinan karena dinilai paling netral.
Pada Senin (1/4) sempat beredar kabar bahwa KPK telah memecat pegawainya yang berinisial WS karena terlibat dalam penyebaran draf tersebut. Namun, Juru Bicara KPK Johan Budi SP membantahnya.
Melalui pesan berantai dengan fasilitas BlackBerry Messenger (BBM), beredar kabar seorang pegawai KPK dengan inisial WS telah dipecat sejak Kamis pekan lalu. Namun, langkah itu sengaja belum diumumkan oleh Komite Etik. Bukti keterlibatan WS, begitu ditulis dalam pesan BBM, adalah adanya komunikasi melalui SMS atau BBM.
Penasihat KPK Abdullah Hehamahua, yang juga tercatat sebagai anggota Komite Etik, memperkirakan hasil investigasi mereka akan diumumkan pada Kamis (4/4) atau Jumat (5/4).
Sebelumnya, KPK juga pernah membentuk Komite Etik tatkala ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan dua pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.
Namun, saat itu Komite Etik tidak merekomendasikan sanksi apa pun kendati Komite Etik (ketika itu) membenarkan adanya pertemuan antara Muhammad Nazaruddin dan Chandra empat kali, dan sekali pertemuan antara Nazaruddin dan Haryono Umar serta Bambang Praptono Sunu. Saat itu Komite Etik juga menemukan adanya surat-surat yang hilang.
Berbeda dengan kalangan DPR yang meminta pernyataan Samad ditindaklanjuti, pihak aktivis antikorupsi menilai berbagai spekulasi yang muncul dalam proses kerja Komite Etik KPK, khususnya terkait pengakuan Abraham Samad yang menyatakan ada upaya pendongkelan dirinya melalui sprindik bocor, merupakan pernyataan yang tidak mendasar.
"Spekulasi tersebut tentu tidak berdasar dan cenderung hanya komentar politik yang tidak memiliki kekuatan hukum," kata Febri Diansyah dari ICW.
Menurut Febri, Komite Etik KPK justru dibentuk dan disetujui semua pimpinan KPK. Artinya, proses dan hasil Komite Etik harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme kelembagaan di internal KPK yang sah secara hukum.
Apalagi, berdasarkan Pasal 30 ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pimpinan KPK dan jabatan Ketua KPK dipilih oleh DPR. "Sehingga, proses di Komite Etik tidak ada hubungannya dengan pergantian jabatan Ketua KPK atau pimpinan KPK," ujarnya. (Sugandi/Nefan Kristiono)


DPR: Ada Upaya Memecah Belah KPK

JAKARTA - Persoalan bocornya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Anas Urbaningrum berpotensi memecah belah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, setelah Komite Etik mengumumkan bahwa pembocor Sprindik dari unsur pimpinan, banyak kalangan menduga pelakunya adalah Ketua KPK, Abraham Samad.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abu Bakar Al Hasby menilai bahwa persoalan bocornya Sprindik harus disikapi dengan bijak. Jika tidak, maka hal itu akan dimanfaatkan para koruptor untuk memecah belah KPK.

"Persoalan Sprindik haruslah disikapi dengan bijak agar hal ini tidak dimanfaatkan oleh koruptor untuk mecah belah KPK. Mari kita dudukkan persoalan ini sebagaimana mestinya, jangan didramatisir apalagi dipolitisasi," kata Abu dalam pesan singkatnya, Senin (1/4/2013).

Abu tak memungkiri bila saat ini ada upaya untuk menjatuhkan Abraham Samad lantaran persoalan Sprindik itu. Hal itu terlihat dari terus menerusnya persoalan Sprindik itu dibahas. Padahal, Juru Bicara KPK, Johan Budi berkali-kali mengatakan bahwa surat tersebut bukanlah Sprindik melainkan draft Sprindik.

"Karena menurut Pak Johan Budi itu kan hanya draft Sprindik, jadi sepertinya tidak layak bila digunakan sebagai alasan untuk mendongkel Abraham Samad. Saya kira tak berlebihan bila ini dianggap sebagai upaya koruptor memecah belah KPK," paparnya.

Sebelumnya, Abraham Samad mengatakan, kasus kebocoran sprindik yang berujung pada ditetapkanya Anas sebagai tersangka adalah upaya rekayasa yang sengaja diciptakan. Pria asal Makasar ini menuding ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja mengarahkan pelaku pembocor sprindik itu kepada dirinya.

"Kebocoran sprindik adalah skenario untuk menjatuhkan dan membungkam saya dari KPK," kata Abraham.

Tidak hanya itu, Abraham juga menuding ada upaya untuk melakukan kudeta terhadap dirinya. Sebab selama menjabat sebagai Ketua KPK, Abraham memang selalu berbicara lantang terkait dengan pemberantasan kasus korupsi. "Karena selama ini saya sangat kencang dan lantang membongkar kasus kasus korupsi besar," tegasnya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar